Dampak Penerapan Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dan Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2020-2024 Di Sumatera Barat

Nais, Lara and Nurbeti, Nurbeti (2025) Dampak Penerapan Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dan Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2020-2024 Di Sumatera Barat. Diploma thesis, Universitas Bung Hatta.

	Text BAB 1 PENDAHULUAN Lara.pdf Download (662kB)
	Text BAB KESIMPULAN SARAN DAN DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (195kB)
	Text Skripsi lara nais FULL.pdf Restricted to Repository staff only Download (884kB)

Abstract

Penerapan Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi diatur dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Keterlambatan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Serta Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Dalam penerapan kebijakan ini, ternyata terjadi peningkatan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotor. Rumusan masalah: (1) Bagaimana dampak penerapan kebijakan penghapusan sanksi administrasi terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dan penerimaan pajak daerah Tahun 2020-2024 di Sumatera Barat? (2) Bagaimana Kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan kebijakan penghapusan sanksi administrasi terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dan penerimaan pajak daerah Tahun 2020-2024 di Sumatera Barat? (3) Bagaimana upaya untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan kebijakan penghapusan sanksi administrasi terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dan penerimaan pajak daerah Tahun 2020-2024 di Sumatera Barat? Jenis Penelitian adalah penelitian yuridis sosiologis; Sumber Data adalah data primer dan data sekunder; Data dianalisis secara kualitatif. Hasil Penelitian: (1) Dampak penerapan kebijakan penghapusan sanksi administrasi ini berpengaruh dalam meningkatkan kepatuhan pada wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotor serta berdampak positif untuk pendapatan daerah Sumatera Barat. (2) Kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan kebijakan ini, diantaranya; kurangnya sumber daya manusia, ketidakpatuhan wajib pajak, kelengkapan administrasi, dan faktor geografis. (3) Upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala dengan meningkatkan sumber daya manusia, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, membuka pelayanan pembayaran pajak, dan evaluasi. Kata Kunci: Kebijakan, Sanksi Administrasi, Pajak Daerah

Item Type:	Thesis (Diploma)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Hukum FH
Date Deposited:	21 Mar 2025 03:49
Last Modified:	21 Mar 2025 03:49
URI:	http://repo.bunghatta.ac.id/id/eprint/24810

Actions (login required)

View Item