PENGGUNAAN HAK VETO OLEH AMERIKA SERIKAT TERHADAP UPAYA KEANGGOTAAN PENUH PALESTINA DI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA

Rachmad, Hidayat and Dwi, Astuti Palupi (2025) PENGGUNAAN HAK VETO OLEH AMERIKA SERIKAT TERHADAP UPAYA KEANGGOTAAN PENUH PALESTINA DI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA. Diploma thesis, Universitas Bung Hatta.

	Text I. COVER, HALAMAN PERSETUJUAN PENGESAHAN, ABSTRAK, DAFTAR ISI DAN BAB PENDAHULUAN.pdf Download (549kB)
	Text II. BAB KESIMPULAN SARAN DAN DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (264kB)
	Text III. FULLTEKS SKRIPSI.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

The United Nations Security Council is one of the primary organs in the United Nations. The Palestinians at this time called on their country to become a full member of the United Nations (UN). Efforts to obtain permanent membership status in the United Nations began in 2011. However, the Security Council never followed up on the Palestinian request because the United States stated that it would veto the request. Problem Formulation: 1) How is the use of the veto power regulated according to the UN Charter? 2) What are the efforts of the countries of the world in fighting for Palestine to get full rights as a member of the United Nations (UN)? The research method used by the author in this paper is normative juridical research. Normative juridical research is literature law research. Research conclusions: 1) The regulation of the use of the veto power according to the UN Charter is the privilege to express approval, rejection or cancellation of UN decisions. If one of the permanent member states of the UN Security Council exercises its veto power to reject or cancel a UN decision even though the decision has been agreed upon by another member state, the decision cannot be implemented. 2) The efforts of the countries in the world in fighting for Palestine to get full rights as UN membership, namely that Palestine's desire to become a full member of the UN is supported by 143 countries, while 9 countries refused, 25 countries abstained (Israel and the United States are among those who refused). Keyword: Veto, United Nations Security Council. Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa merupakan salah satu organ utama (primary organ) dalam PBB. Palestina pada saat ini meminta negara mereka untuk menjadi anggota penuh pada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Upaya untuk mendapatkan status keanggotaan tetap di PBB mulai tahun 2011. Namun, Dewan Keamanan tidak pernah menindaklanjuti permintaan Palestina karena Amerika Serikat menyatakan akan memveto pengajuan tersebut. Rumusan Masalah: 1) Bagaimanakah aturan penggunaan hak veto menurut Piagam PBB? 2) Bagaimanakah upaya negara-negara di dunia dalam memperjuangkan Palestina untuk mendapatkan hak penuh sebagai keanggotaannya Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB)? Metode penelitian yang penulis gunakan dalam tulisan ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan. Hasil simpulan penelitian: 1) Aturan penggunaan hak veto menurut Piagam PBB yaitu hak veto adalah hak istimewa untuk menyatakan persetujuan, menolak ataupun membatalkan keputusan PBB. Apabila salah satu negara anggota tetap DK PBB menggunakan hak vetonya untuk menolak ataupun membatalkan keputusan PBB meskipun keputusan tersebut telah disepakati oleh negara anggota yang lain, maka keputusan tersebut tidak dapat dijalankan. 2) Upaya negara-negara didunia dalam memperjuangkan Palestina untuk mendapatkan hak penuh sebagai keanggotaan PBB yaitu bahwasanya hasrat Palestina menjadi anggota penuh PBB disokong 143 negara, sementara 9 negara menolak, 25 negara abstain (Israel dan Amerika Serikat termasuk yang menolak). Kata kunci: Hak Veto, Dewan Keamanan PBB.

Item Type:	Thesis (Diploma)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Hukum FH
Date Deposited:	21 Mar 2025 04:32
Last Modified:	21 Mar 2025 04:32
URI:	http://repo.bunghatta.ac.id/id/eprint/24822

Actions (login required)

View Item