Pengelolaan Wisata Bahari di Pulau Kapo-Kapo Puncak Mandeh Ditinjau Dari Hukum Internasional

Khairul r, ifqi khambra and Narzif, Narzif and Dwi, Astuti Palupi (2021) Pengelolaan Wisata Bahari di Pulau Kapo-Kapo Puncak Mandeh Ditinjau Dari Hukum Internasional. Diploma thesis, Universitas Bung Hatta.

	Text 13. KHAIRUL RIFKI QOMBRA 1310012111155 COVER.pdf Download (17kB)
	Text 13. KHAIRUL RIFKI QOMBRA 1310012111155 ABSTRAK.pdf Download (23kB)
	Text 13. KHAIRUL RIFKI QOMBRA 1310012111155 KATA PENGANTAR.pdf Download (289kB)
	Text 13. KHAIRUL RIFKI QOMBRA 1310012111155 BAB I.pdf Download (552kB)
	Text 13. KHAIRUL RIFKI QOMBRA 1310012111155 BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (652kB)
	Text 13. KHAIRUL RIFKI QOMBRA 1310012111155 BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (344kB)
	Text 13. KHAIRUL RIFKI QOMBRA 1310012111155 BAB IV.pdf Download (195kB)
	Text 13. KHAIRUL RIFKI QOMBRA 1310012111155 DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (194kB)

Abstract

ABSTRAK Indonesia merupakan negara dengan potensi wisata alam yang luar biasa. Negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa ini menawarkan tempat-tempat wisata yang menarik. Keindahan alam ekosistem di dasar laut, rimbunya hutan tropis, hingga mega hnya deretan pegunungan yang menjulang tinggi mampu menghipnotis para wisatawan untuk menghabiskan waktu berpetualang di tanah air indonesia. Besarnya nama pariwisata Indonesia pun telah diakui di mata dunia. Berdasarkan analisis dan penilaian yang dilakukan oleh The World Economic Forum (WEF) pada tahun 2015, Indonesia meraih peringkat 50 dunia dalam The Travel & Tourism Competivenesss Index. Rumusan Masalah Bagaimana Pengaturan Parawisata (Tourism) menurut Hukum Internasinal dan Implementasinya di Indonesia? Dan Bagaimana Parawisata (Activities Tourism) di pulau Kapo-Kapo Puncak Mandeh Painan ditinjau dari Hukum Internasional?. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif.Penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan data sekunder. Penelitian yuridis normatif digunakan dalam penelitian ini untuk meneliti norma hukum humaniter internasional yang berlaku.. Pengelolaan Pariwisata di pulau kapo-Kapo di puncak Mandeh berpedoman pada peraturan Bupati no.46 tahun 2017 dimana dalam peraturan tersebut di sepakati tentang Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Industri Pariwisata di Kawasan Wisata Terpadu Mandeh Kecamatan Koto XI Tarusan tahun 2017-2022. Dalam peraturan tersebut pembangunan kawasan Mandeh di jadikan menjadi kawasan wisata berbassis komunitas dan nagari. Jadi, pembanguann yang di lakukan mengacu kepada adat dan kearifan lokal setempat. Hal ini secara teoritis sejalan dengan amanat undang undang no.10 tahun 2009 yang menyatakan bahwa salah satu prinsip pada undang undang tersebut pemberdayaan masyarakat setempat dan memberikan manfaaat untuk kesehjahteraan rakyat, keadilan, kesehjahteraan, dan proporsionalitas. Kata kunci :Pengelolaan wisata, Puncak Mandeh,Hukum Internasional

Actions (login required)

View Item