PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI PROYEK PENGADAAN BARANG DAN JASA SENAPAN ANGIN DI SAWAHLUNTO (Studi Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2018/PN-Pdg)

Aprionaldo, Aprionaldo and Rianda, Seprasia (2021) PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI PROYEK PENGADAAN BARANG DAN JASA SENAPAN ANGIN DI SAWAHLUNTO (Studi Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2018/PN-Pdg). Diploma thesis, Universitas Bung Hatta.

	Text COVER.pdf Download (422kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (35kB)
	Text BAB I.pdf Download (337kB)
	Text BAB II-III.pdf Restricted to Registered users only Download (776kB)
	Text BAB IV.pdf Download (334kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (179kB)

Abstract

Sektor pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu titik rawan terjadinya korupsi. Pengadaan barang dan jasa merupakan suatu aktivitas dari pemerintah dalam hal pengadaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sehubungan dengan fungsinya sebagai pelayan masyarakat. Tindak pidana korupsi yang terjadi dalam Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2018/PN- Pdg, Terdakwa I HR dan Terdakwa II JR terbukti secara sah telah melakukan suatu tindak pidana korupsidi Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Sawahlunto. Rumusan masalah: (1) Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana materil terhadap pelaku tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa senapan angin di Sawahlunto pada Perkara Putusan Nomor 21/Pid-Sus-TPK/2018/PN-Pdg ? (2) Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa senapan angin pada Perkara Putusan Nomor 21/Pid-Sus- TPK/2018/PN-Pdg? Jenis penelitian ini menggunanakan peneitian hukum normatif. Sumber data yang digunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen dan data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan (1) Terdakwa I HR dan Terdakwa II JR dijatuhkan dakwaan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (2) Pertimbangan hakim, putusan yang telah ditetapkan oleh hakim dipertimbangkan terlebih dahulu dengan pertimbangan yuridis dimana jaksa telah dapat membuktikan secara sah dakwaannya dan pertimbangan non yuridis. Kata Kunci : Pertanggungjawaban, Korupsi, Pengadaan barang dan jasa

Actions (login required)

View Item