PENGATURAN TERHADAP CYBER TERRORISM DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA

Nurul, Rezqi Endah Sari and Fitriati, Fitriati and Rianda, Seprasia (2020) PENGATURAN TERHADAP CYBER TERRORISM DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA. Diploma thesis, UNIVERSITAS BUNG HATTA.

	Text 7 NURUL REZQI ENDAH SARI (1410012111354) COVER.pdf Download (194kB)
	Text 7 NURUL REZQI ENDAH SARI (1410012111354) ABSTRAK.pdf Download (198kB)
	Text 7 NURUL REZQI ENDAH SARI (1410012111354) BAB I.pdf Download (441kB)
	Text 7 NURUL REZQI ENDAH SARI (1410012111354) BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (636kB)
	Text 7 NURUL REZQI ENDAH SARI (1410012111354) BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (570kB)
	Text 7 NURUL REZQI ENDAH SARI (1410012111354) BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (199kB)
	Text 7 NURUL REZQI ENDAH SARI (1410012111354) DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (307kB)

Abstract

Kejahatan Terorisme di Indonesia diatur dalam Undang-Undang nomor 5 Tahun 2018 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 2002 Tentang pemberantasan tindak pidana Terorisme. Kemajuan teknologi, kejahatan terorisme telah berkembang menjadi Cyber-Terrorism yang dilakukan mengandalkan jaringan internet. Indonesia juga memiliki Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur tindakan masyarakat didalam dunia maya. Kejahatan Cyber-Terrorismdianggap juga berbahaya karena dapat mengancam keamanan nasional maupun internasional sebab kejahatan ini tidak mengenal batas-batas wilayah.Rumusan masalah (1) Bagaimana Hukum Pidana Indonesia saat ini mengatur tentang cyber-terrorism? (2) Bagaimanakah prospek terhadap pencegahan tindak pidana cyber- terrorism?Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis normatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data dikumpulkan dengan studi dokumen. Simpulan hasil penelitian (1) cyberterrorism dapat dijerat dengan hukum pidana Indonesia menggunakan Undang- Undang Terorisme dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang tindak Pidana Terorisme. (2) Dalam mencegah berkembangnya Cyber-Terrorism di masa depan, memberikan pemahaman dini pada masyarakat tentang bahaya terorisme, mengawasi situs-situs terkait terorisme, dan harmonisasi peraturan perundangundangan terkait terorisme. Kata Kunci :Pengaturan, Cyber Terrorim, Hukum Pidana

Actions (login required)

View Item