PERTANGGUNG JAWABAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA TURUT SERTA MENERBITKAN FAKTUR PAJAK YANG TIDAK BERDASARKAN TRANSAKSI YANG SEBENARNYA (Studi Kasus : Putusan No.262/Pid.B/2018/PN.Bdg)

Ongki, Putra and Uning, Pratimaratri and Syafridatati, Syafridatati (2021) PERTANGGUNG JAWABAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA TURUT SERTA MENERBITKAN FAKTUR PAJAK YANG TIDAK BERDASARKAN TRANSAKSI YANG SEBENARNYA (Studi Kasus : Putusan No.262/Pid.B/2018/PN.Bdg). Diploma thesis, Universitas Bung Hatta.

	Text 80. Ongki Putra 1110012111098 COVER.pdf Download (110kB)
	Text 80. Ongki Putra 1110012111098 ABSTRAK.pdf Download (90kB)
	Text 80. Ongki Putra 1110012111098 BAB I.pdf Download (186kB)
	Text 80. Ongki Putra 1110012111098 BAB II-III.pdf Restricted to Registered users only Download (364kB)
	Text 80. Ongki Putra 1110012111098 BAB IV.pdf Download (95kB)

Abstract

Pertanggungjawaban terhadap pelaku tindak pidana turut serta menerbitkan Faktur Pajak yang tidak berdasarkan Transaksi yang sebenarnya Pada Perkara No.262/Pid.B/2018/PN.Bdg. Bahwa Terdakwa KS menerbitkan Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya telah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 39 A huruf a Jo Pasal 43 ayat (1) Undang-undang No 28 tahun 2007 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHAP tentang Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya. Rumusan Masalah: 1) Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak Pidana Turut Serta Menerbitkan Faktur Pajak Yang Tidak Berdasarkan Transaksi yang Sebenarnya? 2) Bagaimanakah Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku Tindak Pidana yang Turut Serta Menerbitkan Faktur Pajak Yang Tidak Berdasarkan transaksi yang sebenarnya? Jenis penelitian hukum normatif, Sumber data skunder yang terdiri dari bahan hukum primer, skunder, tersier. Teknik pengumpulan data studi dokumen, dan dianalisa secara kualitatif. Simpulan hasil penelitian: 1) Pertanggungjawaban pidana pada Putusan No.262/Pid-B/2018/PN.Bdg terdakwa didakwakan Pasal 39 A huruf a Jo Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP tentang Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya pidana penjara selama 4 (empat) tahun 2) Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dalam perkara No.262/Pid-B/2018/PN.Bdg terlebih dahulu telah mempertimbangkan aspek yuridis dan aspek non yuridis Kata Kunci : Pertanggungjawaban, Pajak, Transaksi, Turut Serta

Actions (login required)

View Item