PENGATURAN FLIGHT CLEARENCE MENURUT KONVENSI CHICAGO 1944 DAN IMPLEMENTASI DI INDONESIA (Studi Kasus : ForceDown terhadap Pesawat Ethiopia Cargo di BATAM tahun 2019)

Alfian, M. Aziz and Dwi, Astuti Palupi and Syofirman, Syofyan (2021) PENGATURAN FLIGHT CLEARENCE MENURUT KONVENSI CHICAGO 1944 DAN IMPLEMENTASI DI INDONESIA (Studi Kasus : ForceDown terhadap Pesawat Ethiopia Cargo di BATAM tahun 2019). Diploma thesis, Universitas Bung Hatta.

	Text 28. ALFIAN 1010012111047 ABSTRAK.pdf Download (316kB)
	Text 28. ALFIAN 1010012111047 BAB I.pdf Download (346kB)
	Text 28. ALFIAN 1010012111047 BAB II-III.pdf Restricted to Registered users only Download (548kB)
	Text 28. ALFIAN 1010012111047 BAB IV.pdf Download (317kB)
	Text 28. ALFIAN 1010012111047 COVER.pdf Download (316kB)
	Text 28. ALFIAN 1010012111047 DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (326kB)

Abstract

Negara memiliki kedaulatan yang penuh dan eksklusif atas ruang udaranya, mengingat sangat strategisnya wilayah ruang udara bagi pertahanan keamanannya. Pelanggaran yang dilakukan pesawat negara asing baik sipil sering terjadi. Seperti studi kasus yang saya angkat yaitu Pesawat Ethiopia Cargo di Batam pada tahun 2019 yang di kenakan tindakan ForcedDown karena masuk ke dalam kedaulatan wilayah udara Indonesia. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Pengaturan FlightClearance dalam Konvensi Chicago 1944 dan proses penegakan terhadap penerbangan tidak memiliki izin penerbangan, metode yang di gunakan dalam penelitian ini menggunakan Hukum Normatif yaitu menggunakan data primer dan data sekunder seperti kepustakaan ,peraturan perundang-undangan, teori hukum, penelitian mengacu pada hukum Nasional dan Hukum Internasional. hasil penelitian diketahui penegakan hukum terhadap pesawat asing yang masuk ke dalam daerah kedaulatan wilayah udara Indonesia dengan tindakan pemberitahuan dan peringatan melalui intersepsi, pengusiran dari zona larangan terbang, ForcedDown, melakukan penyidikan, serta menjatuhkan sanksi kepada pelaku pelanggar maupun negara pelanggar. Pelaku pelanggar dikenai denda administratif berupa Landing Fee dan melengkapi prosedur dokumen perizinan persetujuan terbang. Kata kunci : FlightClearance, Hukum Udara, Kedaulatan.

Actions (login required)

View Item