Ulil, Amri and Uning, Pratimaratri and Syafridatati, Syafridatati (2021) Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Pembongkaran Barang Impor Di luar Kawasan Pabean (Studi Putusan Nomor 103/Pid.B/2019/PN.Btm). Diploma thesis, Universitas Bung Hatta.
Text
74. ULIL 1410012111278 COVER.pdf Download (154kB) |
|
Text
74. ULIL 1410012111278 ABSTRAK.pdf Download (124kB) |
|
Text
74. ULIL 1410012111278 BAB I.pdf Download (245kB) |
|
Text
74. ULIL 1410012111278 BAB II-III.pdf Restricted to Registered users only Download (455kB) |
|
Text
74. ULIL 1410012111278 BAB IV.pdf Download (129kB) |
|
Text
74. ULIL 1410012111278 DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (319kB) |
Abstract
Tindak pidana pembongkaran barang impor yang dilakukan secara ilegal diatur dalam Pasal 102 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Tersangka bernama “NF” telah melakukan perbuatan pembongkaran barang impor di luar kawasan pabean. Rumusan masalah adalah: (1) Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pembongkaran barang impor di luar kawasan pabean dalam perkara Nomor 103/Pid.B/2019/PN.Btm? (2) Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pembongkaran barang impor di luar kawasan pabean dalam perkara Nomor :103/Pid.B/2019/PN.Btm? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Sumber data adalah data sekunder yang terdiri dari dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data dikumpulkan dengan studi dokumen. Data analisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian : (1) Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pembongkaran barang impor di luarkawasan pabean dalam Putusan Nomor : 103/Pid.B/2019/PN.Btm. Hakim menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pembongkaran barang impor di luar kawasan pabean dengan pidana 1 (satu) tahun penjara. (2) pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pembongkaran barang impor diluar kawasan pabean adalah berdasarkan pertimbangan yuridis yakni pertimbangan yang berdasarkan surat dakwaan, tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan juga adanya alat bukti dan pertimbangan non yurudis yakni pertimbangan yang berisikan hal yang memberatkan dan juga hal yang meringankan. Kata Kunci: pertanggungjawaban pidana, pembongkaran, pabean
Item Type: | Thesis (Diploma) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
Depositing User: | Erlya Wahyuni |
Date Deposited: | 18 Aug 2021 02:00 |
Last Modified: | 18 Aug 2021 02:00 |
URI: | http://repo.bunghatta.ac.id/id/eprint/4571 |
Actions (login required)
View Item |