PELAKSANAAN KEWENANGAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN SUMATERA BARAT DALAM MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE)

kosib, buranda and Sanidjar, Pebrihariati (2021) PELAKSANAAN KEWENANGAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN SUMATERA BARAT DALAM MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE). Diploma thesis, Universitas Bunghatta.

	Text cover.pdf Download (1MB)
	Text Bab 1.pdf Download (387kB)
	Text BAB 4 penutup.pdf Download (261kB)
	Text SKRIPSI KOSIB BURANDA ok.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Ombudsman adalah Lembaga Negara yang mengawasi Pelayanan Publik baik diselenggarakan oleh negara dan pemerintahan termasuk diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum milik Negara serta Badan Swasta atau perseorangan diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008.Dengan rumusan masalah pada penelitian ini yaitu: (1) Bagaimanakah pelaksanaan Hak dan Kewajiban Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat dalam melaksanakan kewenangannya untuk mewujudkan Tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)? (2) Apa sajakah kendala-kendala yang dihadapi Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)? (3) Bagaimanakah upaya yang dilakukan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat dalam penegakan pengawasan pelayanan publik untuk mewujudkan clean governance? Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian Hukum Sosiologis, terdiri dari data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data dengan wawancara dan studi dokumen, hasil penelitian menunjukan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat mempunyai kewenangan yang mutatis mutandis dengan Ombudsman Republik Indonesia pusat, yang dijalankan berdasarkan UU Nomor 37 tahun 2008,UU Nomor 25 Tahun 2009, dan PP Nomor 21 Tahun 2011 ,namun pelaksanaannya belum optimal.delapan puluh persen,maladministrasi dan pungli di kota padang, laporan di selesaikan berdasarkan peraturan Ombudsman Republik Indonesia No 26 Tahun 2017.

Actions (login required)

View Item