PENYELESAIAN KONFLIK ASET DAERAH ANTARA KABUPATEN KERINCI DENGAN KOTA SUNGAI PENUH PASCAPEMEKARAN DAERAH

Marsiska, Yunita and Lis, Febrianda and Maiyestati, Maiyestati (2021) PENYELESAIAN KONFLIK ASET DAERAH ANTARA KABUPATEN KERINCI DENGAN KOTA SUNGAI PENUH PASCAPEMEKARAN DAERAH. Masters thesis, UNIVERSITAS BUNG HATTA.

	Text THESIS MARSISKA YUNITA Point 1.pdf Download (933kB)
	Text THESIS MARSISKA YUNITA Point 2.pdf Download (175kB)
	Text THESIS MARSISKA YUNITA Point 3.pdf Download (97kB)
	Text THESIS MARSISKA YUNITA Full Teks.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

PENYELESAIAN KONFLIK ASET DAERAH ANTARA KABUPATEN KERINCI DENGAN KOTA SUNGAI PENUH PASCA PEMEKARAN DAERAH Marsiska Yunita,1 Lis Febrianda,1 Maiyestati, 1 Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Bung Hatta Padang E-mail : marsiskayesi@gmail.com ABSTRAK Pemekaran wilayah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan raknyat dan kualitas layanan publik. Pemekaran daerah Kota Sungai Penuh di sahkan melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh.Pasal Pasal 13 ayat (3) menjelaskan bahwa penyerahan aset dan dokumen dilakukan paling lambat 5 (lima) tahun sejakpelantikan penjabat walikota. Rumusan permasalahan: (1) Bagaimanakah penyelesaian konflik aset daerah antara Kabupaten Kerinci dengan Kota Sungai Penuh pasca pemekaran daerah?; (2) Mengapa penyelesaian konflik aset daerah antara Kabupaten Kerinci dengan Kota Sungai Penuh pasca pemekaran daerah mengalami kendala?; (3) Bagaimanakah dampak yang ditimbulkan dari terkendalanya penyelesaian konflik aset daerah antara Kabupaten Kerinci dengan Kota Sungai Penuh pasca pemekaran daerah?. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode yuridis sosiologis dan data penelitian adalah data primer dan data sekunder, dengan teknik studi dokumen dan wawancara mendalam, data dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian adalah: (1)Penyelesaian konflik aset daerah melalui mediasi dan koordinasi dengan pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat; penyelesaian konflik melalui jalur hukum dengan melakukan uji materiUndang-Undang Nomor 25 Tahun 2008; (2), Penyebab konflik adalah perbedaan penafsiran undang-undang; (3), Konflik aset berdampak sosial, ekonomi, dan administrasi. Kata Kunci: Penyelesaian, Konflik,Aset, Pemekaran

Actions (login required)

View Item