PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI ( StudiPutusanNomor 812/Pid.Sus/2010/Pn.Bjm

KRISTOF, FERSON and Uning, Pratimaratri and Syafridatati, Syafridatati (2021) PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI ( StudiPutusanNomor 812/Pid.Sus/2010/Pn.Bjm. Diploma thesis, UNIVERISTAS BUNG HATTA.

	Text 21 FULTEXT.pdf Restricted to Repository staff only Download (680kB)
	Text 24 BAB I KRISTOF FERSON.pdf Download (263kB)
	Text 24 BAB IVKRISTOF FERSON.pdf Download (97kB)
	Text 24 COVER KRISTOF FERSON.pdf Download (355kB)
	Text 24 DAFTAR PUSTAKA KRISTOF FERSON.PDF Download (119kB)

Abstract

PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (StudiPutusanNomor 812/Pid.Sus/2010/Pn.Bjm) 1 Kristof Ferson 1 ,Uning Pratimaratri 1 ,Syafridatati 1 Program Studi Ilmu Hukum,Fakultas Hukum,Universitas Bung Hatta Email:krisferson30@gmail.com ABSTRAK Berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 2009 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi korporasi dapat dijatuhi pidana. Perkara No. 812/Pid.Sus/2010/PN.BJN menjatuhkan pidana terhadap PT. GJW.Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1)Bagaimana kedudukan korporasi sebagai subjek hukum dalam tindak pidana korupsi? (2) bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai subjek hukum tindak pidana korupsi pada Putusan No. 812/Pid.Sus/2010/PN.Bjm.).Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Sumber data berupa data sekunder meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data dikumpulkan dengan studi dokumen dan dianalisis secara kualitatif. Simpulan: (1) Putusan No. 812/Pid.Sus/2010/PN.Bjm. menjatuhkan pidana kepada PT Giri Jaladhi Wana yang merupakan korporasi telah dijatuhi pidana akibat tindak pidana korupsi yang digunakan demi keuntungan perusahaan. (2) Perimbangan yuridis meliputi: surat dakwaan, tuntutan, alat bukti (keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, keterangan ahli), fakta-fakta di persidangan, dan barang bukti.Sedangkan pertibangan non-yuridis: tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa yang memerlukan penanganan yang luar biasa pula, korupsi dipandang dapat menghancurkan sendi-sendi keuangan dan/atau perkenomian negara, perbuatan terdakwa telah merugikan Pemerintah Kota Banjarmasin dan Bank Mandiri Tbk. Hal-hal yang meringankan tidak ada. Kata Kunci : Pertanggungjawaban,Korporasi, Korupsi,Putusan

Actions (login required)

View Item