IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 5/PUU-X/2012 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL TERHADAP PENYELENGGARAAN RINTISAN SEKOLAH BERTARAF INTERNASIONAL JENJANG PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

Farah, Adiba Khairunnisa and Maiyestati, Maiyestati and Suparman, Khan (2021) IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 5/PUU-X/2012 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL TERHADAP PENYELENGGARAAN RINTISAN SEKOLAH BERTARAF INTERNASIONAL JENJANG PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH. Diploma thesis, Universitas Bung Hatta.

	Text 24. FARAH 1310012111016 COVER.pdf Download (242kB)
	Text 24. FARAH 1310012111016 PENDAHULUAN.pdf Download (258kB)
	Text 24. FARAH 1310012111016 PENUTUP DAN DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (110kB)
	Text 24. FARAH 1310012111016.pdf Restricted to Repository staff only Download (660kB)

Abstract

Pendidikan merupakan hal yang fundamental dalam totalitas kehidupan manusia. pemerintah mengusahakan sistem pendidikan yang dapat bersaing secara global yaitu satuan pendidikan yang bertaraf internasional. seiring berjalannya waktu Rintisan sekolah bertaraf Internasional dianggap mencederai amanat Undangundang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga diajukanlah permohoan pengujian Undang-Undang Mahkamah. Rumusan masalah (1) Bagaimana pertimbangan hakim mahkamah konstitusi dalam putusan Nomor 5/PUU-X/2012 terkait penyelenggaraan rintisan sekolah bertaraf internasional? (2) Bagaimana implementasi putusan mahkamah konstitusi Nomor 5/PUUX/2012 tentang sistem pendidikan nasional terhadap penyelenggaraan rintisan sekolah bertaraf internasional? Jenis penelitian adalah normatif, dengan teknik pengumpulan data yaitu mengkaji studi dokumen yakni menggunakan data sekunder. Hasil penelitian. Pertama, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-X/2012 merupakan hal yang bijaksana dengan pertimbangan penyelenggaran RSBI bertentangan dengan UUD NRI 1945 yang dapat menimbulkan, liberalisasi pendidikan, pembedaan perlakuan terhadap akses pendidikan, juga mengakibatkan komersialisasi sektor pendidikan serta memeunculkan dualisme sistem pendidikan yang berpotensi menghilangkan jati diri bangsa karena bertentangan dengan amanat UUD NRI 1945. Kedua, tidak berlakunya lagi RSBI/SBI dalam sistem pendidikan nasional. Namun,tidak terdapat perubahan mendasar pasca putusan tersebut, karena pada dasarnya sekolah yang mendapat izin penyelenggaran RSBI/SBI merupakan sekolah yang berkualitas. Perbedaannya hanya tidak lagi menggunakan bahasa asing sebagai pengantar dalam pembelajaran sekolah. Kata Kunci: Putusan Mahkamah Konstitusi, RSBI, Pendidikan

Actions (login required)

View Item