PELAKSANAAN PELAYANAN PUBLIK PT.PLN (PERSERO) DALAM MENGANTISIPASI KELUHAN KONSUMEN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2016 DI KABUPATEN PASAMAN

Niko, Apriyanto and Sanidjar, Pebrihariati and Suamperi, Suamperi (2021) PELAKSANAAN PELAYANAN PUBLIK PT.PLN (PERSERO) DALAM MENGANTISIPASI KELUHAN KONSUMEN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2016 DI KABUPATEN PASAMAN. Diploma thesis, Universitas Bung Hatta.

	Text 17. NIKO 14-387 COVER.pdf Download (672kB)
	Text 17. NIKO 14-387 PENDAHULUAN.pdf Download (123kB)
	Text 17. NIKO 14-387 PENUTUP DAN DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (246kB)
	Text 17. NIKO 14-387.pdf Restricted to Repository staff only Download (747kB)

Abstract

Perusahaan Listrik Nasional adalah perusahaan milik negara yang mengurus semua aspek listrik di Indonesia. Prinsip-prinsip yang diadopsi dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan, PT PLN sebagai bisnis kelistrikan harus menyediakan listrik secara terus menerus dengan kualitas yang baik dan juga harus memberikan pelayanan yang baik kepada konsumen listrik. Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian hukum yang dilakukan untuk memperoleh data primer. Hasil dari penelitian ini adalah (1) implementasi layanan, tugas dan wewenang PT. PLN (Persero) Rayon Lubuk Sikaping dalam menanggapi keluhan konsumen dengan membuat solusi untuk keluhan konsumen dengan layanan dalam bentuk SIMANIS, i-SMS, SOPP, PRAQTIS, PDPJ, SIGADIS, Moving Transformer, PDKB-TM, Jadi prosedur layanan pelanggan dapat diselesaikan dengan benar. (2) Kendala yang dihadapi oleh PT. PLN (Persero) dalam mengantisipasi pengaduan Konsumen dengan mengirimkan pengaduan dan saran melalui media cetak dan unit tutup. Selain dekat dengan area konsumen, unit terdekat melayani keluhan dan konsumen dapat menulis keluhan mereka di kotak saran. (3) Tindakan hukum apa yang dilakukan oleh konsumen jika mereka tidak mendapatkan layanan dari PT PLN (Persero), yaitu konsumen listrik yang merasa dirugikan dan hak-hak mereka dirugikan oleh PT. PLN (Persero) kemudian dapat menyelesaikan perselisihan melalui pengadilan atau di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UUPK. Kata kunci: Layanan Publik, Pengaduan Konsumen

Actions (login required)

View Item