PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN PENGANGKUTAN LIQUEFIED PETROLEUM GAS (LPG) YANG BERSUBSIDI MENJADI NON SUBSIDI ( STUDI PERKARA NO : 233/Pid.Sus/2018/PN Pdg )

BOBY, HAPPYWAN SANJAYA and Yetisma, Saini and Rianda, Seprasia (2021) PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN PENGANGKUTAN LIQUEFIED PETROLEUM GAS (LPG) YANG BERSUBSIDI MENJADI NON SUBSIDI ( STUDI PERKARA NO : 233/Pid.Sus/2018/PN Pdg ). Diploma thesis, UNIVERISTAS BUNG HATTA.

[img] Text
BAB I BOBY HAPPYWAN SANJAYA.pdf

Download (254kB)
[img] Text
BAB IV BOBY HAPPYWAN SANJAYA.pdf

Download (94kB)
[img] Text
BOBY HAPPYWAN SANJAYA FULTEXT.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (745kB)
[img] Text
COVER BOBY HAPPYWAN SANJAYA.pdf

Download (447kB)
[img] Text
DAFTAR PUISTAKA BOBY HAPPYWAN SANJAYA.pdf

Download (108kB)

Abstract

PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN PENGANGKUTAN LIQUEFIED PETROLEUM GAS (LPG) YANG BERSUBSIDI MENJADI NON SUBSIDI (STUDI PERKARA NO : 233/Pid.Sus/2018/PN Pdg) Boby Happywan Sanjaya 1 1 , Yetisma Saini 2 , Rianda Seprasia 1 Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta 2 Program Studi Ilmu Hukum, Dosen Luar Biasa, Universitas Bung Hatta Email : bobysetiawan940@gmail.com ABSTRAK Pengangkutan liquefied petroleum gas (LPG) harus mempunyai izin, perkara No: 233/Pid.Sus/2018/PN Pdg dijatuhi hukuman penjara 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) berkaitan Pengangkutan LPG bersubsidi menjadi non subsidi yang tidak mempunyai izin yang diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Rumusan masalah:1) Bagaimanakah penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan gas LPG bersubsidi menjadi non subsidi dalam perkara No: 233/Pid.Sus/2018/PN Pdg? 2) Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menerapkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan gas LPG bersubsidi menjadi non subsidi dalam perkara No: 233/Pid.Sus/2018/PN Pdg? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Sumber data adalah sekunder bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dengan teknik pengumpulan data studi dokumen, data dianalisa secara kualitatif. Simpulan (1) Telah sesuai menurut Undang-undang. Dimana Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa dengan dakwaan tunggal memperhatikan surat dakwaan dan fakta minimal dua alat bukti. (2) Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dengan memperhatikan pertimbangan yuridis dan sosiologis, yaitu hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Kata Kunci : Penerapan, Pidana, Penyalahgunaan, Pengangkutan LPG

Item Type: Thesis (Diploma)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Hermanto UBH
Date Deposited: 17 Sep 2021 02:58
Last Modified: 17 Sep 2021 02:58
URI: http://repo.bunghatta.ac.id/id/eprint/6640

Actions (login required)

View Item View Item