PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MEMPERDAGANGKAN BARANG BERUPA BAJA BETON YANG TIDAK MEMENUHI STANDAR NASIONAL INDONESIA YANG BERLAKU SECARA WAJIB ( STUDI PUTUSAN NO : 352/Pid.Sus/2018/PN Pdg )

IRVAN, AULIA UTAMA and Yetisma, Saini and Syafridatati, Syafridatati (2021) PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MEMPERDAGANGKAN BARANG BERUPA BAJA BETON YANG TIDAK MEMENUHI STANDAR NASIONAL INDONESIA YANG BERLAKU SECARA WAJIB ( STUDI PUTUSAN NO : 352/Pid.Sus/2018/PN Pdg ). Diploma thesis, UNIVERISTAS BUNG HATTA.

	Text BAB I IRFAN.pdf Download (135kB)
	Text BAB IV IRFAN.pdf Download (36kB)
	Text COVER IRFAN.pdf Download (249kB)
	Text FULTEXT IRFAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (142kB)

Abstract

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MEMPERDAGANGKAN BARANG BERUPA BAJA BETON YANG TIDAK LULUS STANDAR NASIONAL INDONESIA ( SNI ) (STUDI PUTUSAN NOMOR 352/PID.SUS/2018/PN PDG) Irvan Aulia Utama, Yetisma Saini 1, Syafridatati 1 Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta E-mail: irvan auliaprm@gmail.com. ABSTRAK Perdagangan Baja Beton tidak lulus Standar Nasional diatur dalam Pasal 113 Undangundang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang memperdagangkan barang dalam negeri yang tidak memenuhi (SNI).Salah satu kasus perdagangan baja beton yang tidak lulus SNI oleh Pengadilan Negeri Padang dengan Nomor Perkara: 352/Pid.Sus/2018/PN Pdg. Rumusan masalah: (1) Bagaimanakah Pertanggungjawaban pidana dalam perkara tindak pidana terhadap memperdagangkan barang tidak lulus (SNI)? (2) Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku perdagangkan barang tidak lulus ( SNI ) ? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Sumber data yang digunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data sekunder dikumpulkan dengan studi dokumen dan dianalisis secara kualitatif. Simpulan hasil penelitian (1) Hakim memutuskan terdakwa terbukti telah melanggar Pasal 113 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana denda yang besarnya sejumlah Rp.5.000.000.000,00 (lima miliyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar subsider selama 1 (satu) tahun kurungan. (2) Sebelum hakim menjatuhkan putusan hakim terlebih dahulu telah mempertimbangkan berbagai aspek yaitu yuridis dan sosiologis, dan hakim telah memutuskan bahwa terdakwa telah melanggar Pasal 113 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Kata Kunci : (SNI)

Actions (login required)

View Item