Prasetio, Marfi and rianda, Seprasia (2022) Upaya Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Dalam Menertibkan Tempat Hiburan Karaoke Tidak Berizin. Diploma thesis, Universitas Bung Hatta.
![]() |
Text
COVER RIPOSITORY.pdf Download (433kB) |
![]() |
Text
ABSTRAK RIPOSITORY.pdf Download (74kB) |
![]() |
Text
BAB I REPOSITORY.pdf Download (118kB) |
![]() |
Text
BAB II REPOSITORY.pdf Restricted to Repository staff only Download (177kB) |
![]() |
Text
BAB III REPOSITORY.pdf Restricted to Repository staff only Download (301kB) |
![]() |
Text
BAB IV REPOSITORY.pdf Download (68kB) |
![]() |
Text
DAFTAR PUSTAKA REPOSITORY.pdf Download (105kB) |
Abstract
Tugas Satuan Polisi Pamong Praja adalah menegakkan Peraturan Daerah (Perda), salah satunya menegakkan Perda Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata, khususnya tentang perzinan tempat hiburan karaoke. Sebagaimana contoh kasus penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang dan Tim Satuan Kerja Keamanan Kota (SK4) Pemko Padang di sebuah caffe kawasan anak Aia Baypass, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, pada hari Minggu 9 Februari 2020 dini hari karena adanya laporan masyarakat ke Mako Satpol PP Kota Padang pemilik usaha tersebut akan dikenakan Pidana ringan( Tipiring) yang tercantum dalam Pasal 83 ayat (1) peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 tahun 2012 tentang Tanda Daftar Usaha Parawisata yang berupa dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000. Rumusan masalah adalah (1) Bagaimanakah upaya satuan Polisi PamongPraja Kota Padang dalam menertibkan tempat hiburan karaoke tidak berizin? (2) Apa saja kendala-kendala yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang dalam menertibkan tempat hiburan karaoke tidak berizin? Penelitian pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data terdiri data primer dan data sekunder.Teknik pengumpulan adalah wawancara dan studi dokumen. Data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian (1) Upaya Satpol PP Kota Padang dalam menertibkan tempat hiburan karaoke tidak berizin dengan cara memberikan surat teguran pertama, kedua, ketiga. Apabila masih di indahkan dilakukan peringatan keras, penyengelan, dan di kenakan tindak pidana ringan. (2) Kendala yang dihadapi oleh Satpol PP Kota Padang dalam menindak tempat karaoke yang tidak memilik izin adalah bocornya razia, bentrok antara petugas dengan pemilik usaha karaoke yang mau di tertibkan karena adanya oknum aparat di belakang usaha tesebut.
Item Type: | Thesis (Diploma) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
Depositing User: | Hukum FH |
Date Deposited: | 08 Mar 2022 02:26 |
Last Modified: | 08 Mar 2022 02:26 |
URI: | http://repo.bunghatta.ac.id/id/eprint/7588 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |