ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN BEBAS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEPEMILIKAN SENJATA API ILEGAL (Studi Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2016/PN Wates)

fani, wulandari and Syafridatati, Syafridatati (2022) ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN BEBAS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEPEMILIKAN SENJATA API ILEGAL (Studi Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2016/PN Wates). Diploma thesis, Universitas Bung Hatta.

	Text Cover Skripsi Fani Wulandari.pdf Download (797kB)
	Text BAB I Fani Wulandari.pdf Download (420kB)
	Text BAB IV Fani Wulandari.pdf Download (192kB)
	Text SKRIPSI FANI WULANDARI.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text DAFTAR PUSTAKA Fani Wulandari.pdf Download (278kB)

Abstract

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN BEBAS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEPEMILIKAN SENJATA API ILEGAL (Studi Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2016/PN Wates) Fani Wulandari1, Syafridatati1 1 Progam Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta Email: wfani8616@gmail.com ABSTRAK Tindak pidana kepemilikan senjata api ilegal di atur dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Tindak pidana yang terjadi dalam Perkara Nomor 134/Pid.Sus/2016/PN Wates terdakwa H tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana kepemilikan senjata api ilegal dan hakim menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa H. Rumusan masalah (1) Bagaimanakah penerapan Pidana terhadap pelaku tindak pidana kepemilikan senajta api ilegal dalam perkara nomor 134/Pid.Sus/2016/PN Wates (2) Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana kepemilikan senjata api ilegal dalam perkara nomor 134/Pid.Sus/2016/PN Wates. Jenis penelitian yang digunakan yaitu hukum normatif dimana sumber data yang digunakan yaitu data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, teknik pengumpulan data yang digunakan studi dokumen. Analisis yang digunakan analisis kualitatif. Simpulan: (1) Hakim dalam memberikan vonis terhadap terdakwa terlebih dahulu mempertimbangan aspek yuridis berupa dakwaan JPU, keterangan saksi, dan keterangan terdakwa serta tuntutan JPU dan pertimbangan Non yuridis berupa hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. (2) Terdakwa tidak memenuhi Unsur-Unsur Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951, oleh karena itu hakim membebaskan terdakwa dari tuntutan Jaksa. Kata Kunci: Pertimbangan, Hakim, Senjata api,

Actions (login required)

View Item