ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI PENYUAPAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA (Studi Perkara Nomor : 46/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst)

Agusvia, Rahmi and Rianda, Seprasia (2022) ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI PENYUAPAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA (Studi Perkara Nomor : 46/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst). Diploma thesis, Universitas Bung Hatta.

	Text Cover Agusvia Rahmi Yanti (18-063).pdf Download (996kB)
	Text BAB I Agusvia Rahmi Yanti (18-063).pdf Download (404kB)
	Text BAB II Agusvia Rahmi Yanti (18-063).pdf Restricted to Repository staff only Download (465kB)
	Text BAB III Agusvia Rahmi Yanti (18-063).pdf Restricted to Repository staff only Download (424kB)
	Text BAB VI Agusvia Rahmi Yanti (18-063).pdf Download (275kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA Agusvia Rahmi Yanti (18-063).pdf Download (270kB)
	Text Fullteks Skripsi Agusvia Rahmi Yanti (18-063).pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Perbuatan korupsi penyuapan kepada pejabat negara. Diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana putusan Nomor.46/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst Terdakwa NB terbukti secara sah dan bersalah menerima suap dari JST untuk penghapusan Red Notice status DPO JST di Interpol. Rumusan masalah: (1) Bagaimanakah penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi penyuapan yang dilakukan secara bersama-sama dalam studi perkara Nomor:46/Pid.Sus-Tpk/2020/PN. Jkt.Pst? (2) Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi penyuapan yang dilakukan secara bersama-sama dalam studi perkara Nomor:46/Pid.Sus-Tpk/2020/PN. Jkt.Pst?.Jenis penelitian menggunanakan peneitian hukum normatif. Sumber data menggunakan data sekunder.Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen dan data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian (1) Penerapan hukuman yang dikenakan pada terdakwa melanggar Pasal 5 ayat (2) jo. Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pemberantasan Tidak Pidana korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, pidana 4 tahun penjara, denda Rp.100.000.000,- apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. (2) Pertimbangan yuridis memperhatikan surat dakwaan, surat tuntutan, alat bukti dan barang bukti. Pertimbangan non yuridis memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada diri terdakwa. Kata kunci : Penerapan Pidana, Korupsi, Bersama-Sama

Actions (login required)

View Item