KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN SAKSI MAHKOTA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (Studi Putusan Nomor 624/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL)

Muhammad, Afif Fadhilah and Yetisma, Saini (2022) KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN SAKSI MAHKOTA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (Studi Putusan Nomor 624/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL). Diploma thesis, Universitas Bung Hatta.

	Text COVER, HALAMAN PENGESAHANPERSETUJUAN,ABSTRAK DAN DAFTAR ISI.pdf Download (334kB)
	Text BAB PENDAHULUAN.pdf Download (164kB)
	Text BAB KESIMPULAN, SARAN DAN DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (62kB)
	Text FULL TEXT SKRIPSI.pdf Restricted to Repository staff only Download (428kB)

Abstract

Keterangan saksi merupakan alat bukti yang diatur dalam Pasal 1 ayat (27) KUHAP, dan di dalam UU TPPU alat bukti keterangan saksi di atur dalam Pasal 73. Dalam Putusan Nomor 624/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL terdakwa JM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang dimana dalam pembuktiannya terdapat dua saksi mahkota yaitu Saksi Dr dan Saksi Kn yang penuntutanya terpisah. Rumusan Masalah:(1)Bagaimanakah kekuatan pembuktian keterangan saksi mahkota dalam perkara tindak pidana pencucian uang pada perkara Nomor 624/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL? (2)Bagaimanakah penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang pada perkara Nomor 624/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL? Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif; Sumber data yang digunakan adalah data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier; Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen dan dianalisis secara kualitatif. Simpulan hasil penelitian: (1) Kekuatan pembuktian keterangan saksi mahkota pada perkara putusan Nomor 624/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL cukup kuat, tetapi hanya menjadi menguatkan keyakinan hakim. (2) Penerapan pidana yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana, perbuatan bersifat melawan hukum, adanya kesalahan, mampu bertanggung jawab, dan ancaman sanksi pidana. Hakim menjatuhkan pidana sesuai Pasal 5 ayat (1) jo. Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 10 UU TTPU diancam dengan penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Actions (login required)

View Item