ANALISIS YURIDIS MENGENAI PENAGIHAN UTANG OLEH DEBT COLLECTOR (Studi Perkara Nomor 147/Pdt.G/2020/PN Pdg)

Aulia, Rahman and Yofiza, Media (2022) ANALISIS YURIDIS MENGENAI PENAGIHAN UTANG OLEH DEBT COLLECTOR (Studi Perkara Nomor 147/Pdt.G/2020/PN Pdg). Diploma thesis, Universitas Bung Hatta.

	Text COVER AULIA RAHMAN.pdf Download (983kB)
	Text BAB 1 AULIA RAHMAN.pdf Download (383kB)
	Text BAB IV AULIA RAHMAN.pdf Download (151kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA AULIA RAHMAN.pdf Download (260kB)
	Text SKRIPSI AULIA RAHMAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Penggunaan jasa debt collector diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 14/2/PBI/2012 pada Pasal 17B dan Pasal 21 ayat 1 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan menggunakan Kartu, Seperti Pada Putusan Nomor 147/Pdt.G/2020/PN-Pdg, dimana dalam putusan tersebut Perusahaan terkait secara sah telah melakukan pengambilan objek sengketa secara paksa. Rumusan masalah: (1) Apa dasar hukum bagi debt collector melakukan tindakan penarikan paksa akibat debitur wanpretasi dalam perjanjian pembiayaan ? (2) Bagaimana penggunaan jasa debt collector dalam penarikan objek sengketa oleh perusahaan pembiayaan dalam putusan nomor 147/Pdt.G/2020/PN Pdg ? Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Sumber data yang digunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen dan data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian : (1) Debt Collector PT Toyota Astra Finace Service Terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 Kreditur tidak dapat sewenang-wenang dengan cara paksa dan kekerasan menarik kendaraan debitur yang membayar angsuran. dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tanggal , kreditur harus melakukan pendaftaran jaminan fidusia (2) Debt Collector Perusahaan PT Toyota Astra Finance melakukan penarikan paksa tanpa mengindahkan unsur kesopanan dan kepatutan serta menjurus ke arah Premanisme,dan merugikan Pihak EN secara materil maupun imateril.

Actions (login required)

View Item