PERANAN SATPOL PP DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA GELANDANGAN DAN PENGEMISAN DI KOTA PADANG BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 11 TAHUN 2005 KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT

Hanif, Alfalah and Deaf, Wahyuni Ramadhani (2022) PERANAN SATPOL PP DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA GELANDANGAN DAN PENGEMISAN DI KOTA PADANG BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 11 TAHUN 2005 KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT. Diploma thesis, Universitas Bung Hatta.

	Text cover.pdf Download (729kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (31kB)
	Text BAB I.pdf Download (167kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (122kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (84kB)
	Text BAB IV.pdf Download (31kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (44kB)

Abstract

Keberadaan gelandangan dan pengemis sudah menjadi bagian dari kehidupan di Kota Padang dibuktikan dengan masih adanya gelandangan dan pengemis yang berkeliaran di depan umum yang melanggar Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat pada Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 4 ayat (7). Rumusan masalah 1) Bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh Satpol PP terhadap tindak pidana gelandangan dan pengemis di Kota Padang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat 2) Apakah kendala yang ditemui Satpol PP dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana gelandangan dan pengemisan di Kota Padang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Jenis penelitian adalah yuridis sosiologis, sumber data yang digunakan data primer dan sekunder dengan wawancara dan studi dokumen data dianalisis secara kualitatif. Simpulan: 1) Bentuk penegakan hukum terhadap tindakan penggelandangan dan pengemisan yang dilakukan di tempat umum saat ini jarang sekali menggunakan ketentuan pidana dalam mengatasi tindakan-tindakan tersebut. Padahal, untuk ketentuan pidana terhadap gepeng sebelumnya sudah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Padang 2) Kendala yang menjadi hambatan bagi Satpol PP yaitu internal seperti kurangnya sarana prasarana dan eksternal kurangnya kesadaran masyarakat. Kata kunci: Satpol PP, gelandangan, pengemisan, Kota Padang

Actions (login required)

View Item