IMPLEMENTASI KESEPAKATAN BERSAMA MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP, KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN JAKSA AGUNG DALAM PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN TERPADU DI KOTA SOLOK

Attika, Attika and Sanidjar, Pebrihariati (2022) IMPLEMENTASI KESEPAKATAN BERSAMA MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP, KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN JAKSA AGUNG DALAM PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN TERPADU DI KOTA SOLOK. Diploma thesis, Universitas Bung Hatta.

	Text COVER SKRIPSI.pdf Download (748kB)
	Text ABSTRAK REPO.pdf Download (147kB)
	Text BAB I SKRIPSI.pdf Download (492kB)
	Text BAB II SKRIPSI.pdf Restricted to Repository staff only Download (669kB)
	Text BAB III SKRIPSI.pdf Restricted to Repository staff only Download (309kB)
	Text BAB IV SKRIPSI.pdf Download (153kB)
	Text DAFTAR KEPUSTAKAAN FIX.pdf Download (235kB)
	Text FULL SKRIPSI.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

IMPLEMENTASI KESEPAKATAN BERSAMA MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP, KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN JAKSA AGUNG DALAM PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN TERPADU DI KOTA SOLOK Attika, Dr. Sanidjar Pebrihariati. R S.H., M.H Program Study Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta. E-mail : atikaanydm@gmail.com ABSTRAK Untuk menghambat laju pencemaran lingkungan hidup maka diperlukan Penegakan Hukum Lingkungan Terpadu. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu : 1). Bagaimanakah pelaksanaan dan pengelolaan lingkungan hidup Terpadu di Kota Solok? 2). Apa sajakah yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan dan pengelolaan lingkungan hidup Terpadu di Kota Solok? 3). Apa sajakah upaya yang dilakukan oleh Pemerintahan Daerah Kota Solok dalam penegakan hukum lingkungan terhadap pencemaran? Penelitian ini dilakukan dengan metode hukum sosiologis, dengan menggunakan sumber data yang terdiri dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen dan wawancara. Dan analisa data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian ini adalah : 1) Pelaksanaan dan pengelolaan lingkungan hidup Terpadu di Kota Solok belum berjalan efektif. 2) Penghambat dalam pelaksanaan dan pengelolaan Lingkungan Hidup Terpadu di Kota Solok adalah keterbatasan fasilitas dan kurangnya biaya. 3) Upaya yang dilakukan oleh Pemerintahan Daerah Kota Solok dalam pelaksanaan penegakan hukum lingkungan terhadap pencemaran lingkungan adalah upaya represif berupa pengenaan sanksi. Kata Kunci: Pelaksanaan, Penegakan Lingkungan, Pengelolaan Lingkungan

Actions (login required)

View Item