IMPLEMENTASI PERANAN BPKP PERWAKILAN SUMATERA BARAT DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 192 TAHUN 2014 TENTANG BADAN PENGAWASAN KEUANGAN PEMBANGUNAN

Muhammad Diva, Agredi and Boy, Yendra Tamin (2022) IMPLEMENTASI PERANAN BPKP PERWAKILAN SUMATERA BARAT DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 192 TAHUN 2014 TENTANG BADAN PENGAWASAN KEUANGAN PEMBANGUNAN. Diploma thesis, Universitas Bung Hatta.

	Text cover,lembar pengesahan,lembar persetujuan,abstrak,daftar isi.pdf Download (1MB)
	Text Bab Pendahuluan.pdf Download (153kB)
	Text Bab kesimpulan ,saran, daftar pustaka.pdf Download (135kB)
	Text full text skripsi.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Perpres Nomor 192 Tahun 2014 Pasal 2“BPKP mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pengawasan keuangan Negara/daerah dan pembangunan nasional. BPKP sendiri adalah salah satu lembaga pengawas internal pemerintah yang memegang peran penting dalam pengawasan. Rumusan Masalah 1)Prosedur yang dilakukan BPKP dalam melakukan pengawasan keuangan daerah di Sumatera Barat? 2)Kendala-kendala yang dihadapi oleh BPKP dalam mengawasi pengelolaan keuangan daerah di Sumatera Barat. Jenis Penelitian yaitu yuridis sosiologis. menggunakan sumber data bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, data dikumpulkan melalui studi dokumen. Berdasarkan penelitian 1)BPKP bertindak sebagai auditor internal pemerintah dengan tugas memanfaatkan hasil pekerjaan ITJEN, BAWASDA Aparatur Pengawasan Pemerintah lainnya. dan BPKP berperan khsusnya dalam pengungkapan adanya penyelewengan dana yang di kelola oleh pemerintah setelah adanya audit internal dan indikasi adanya penyalahgunaan dana kemudian mengolah temuan dan rekomendasi serta memantau pelaksanaan tindak lanjutnya. 2)Kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan pembangunan dan pengawasan keuangan negara serta pembangunan, masih terbatasnya tenaga profesional dalam sistem pemerintahan dan pembangunan, baik di pusat maupun di daerah yang memiliki kemampuan teknis dan manajerial, baik mengenai kebijakan maupun peraturan perundang-undangan terkait, kondisi lingkungan serta substansinya. proyek, terutama dalam rangka pelaksanaan program dan proyek pembangunan dan dilengkapi dengan pengetahuan teknologi informasi untuk memudahkan pengelolaan data pemantauan.

Actions (login required)

View Item