Rezki Miliyanri, Ramadhan. S and Jean, Elvardi (2022) KAJIAN YURIDIS KERJA SAMA BELT ROAD INITIATIVE TERHADAP PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KERETA API CEPAT JAKARTA-BANDUNG BERDASARKAN TRADE RELATED INVESTMENT MEASURES (TRIMs) DAN PELAKSANAANYA DI INDONESIA. Diploma thesis, Universitas Bung Hatta.
Text
i.cover.pdf Download (736kB) |
|
Text
ii.abstract.pdf Download (33kB) |
|
Text
iii.bab 1.pdf Download (253kB) |
|
Text
iv.bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (431kB) |
|
Text
v.bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (266kB) |
|
Text
vi.bab 4.pdf Download (82kB) |
|
Text
vii.daftar pustaka.pdf Download (189kB) |
Abstract
ABSTRAK Penanaman modal asing atau investasi asing merupakan bentuk lain dari perdagangan Internasional. Penanaman modal asing dapat menimbulkan perbedaan kepentingan antara penanam modal (investor) dengan negara penerima modal (host country). Salah satu regulasi internasional yang mengatur penanaman modal asing adalah Trade Related Investment Measures (TRIMs). TRIMs merupakan salah satu kesepakatan dalam konvensi Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO). Pada tahun 2015 pemerintah Indonesia melakukan kerjasama dengan pemerintah Tiongkok melalui kerja sama proyek kereta api cepat Jakarta Bandung dalam kebijakan Belt Road Initiative. kebijakan ini diindikasi melanggar prinsip- prinsip fundamental TRIMs. Oleh karena itu masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah ketentuan yang termuat dalam TRIMs terkait kerja sama Belt Road Initiave (BRI), (2) Bagaimana kajian yuridis pelaksanaan Belt Road Initiavete terhadap pembangunan infrastruktur kereta api cepat Jakarta-Bandung menurut TRIMs. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Hasil penelitian dan pembahasan dapat menyimpulkan bahwa kebijakan belt road initiative dalam proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung tidak sesuai dengan TRIMs. Proyek kereta api cepat mengalami beberapa hambatan dikarenakan kurangnya transparansi kebijakan seperti pembengkakan biaya, lambatnya proses pembangunan, serta tidak konsisten pembiayaan pembangun proyek sesuai dengan perjanjian awal. Indonesia merupakan salah satu negara yang tergabung dalam kebijakan BRI yang bertujuan untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur dalam perdagangan bebas, memerlukan suatu landasan hukum tersendiri dalam mengatur kebijakan BRI sehingga jelas pelaksanaan dan tidak menimbulkan permasalahan lain. Kata Kunci : TRIMs, Belt Road Initiative, Kereta Api Cepat, Kebijakan
Item Type: | Thesis (Diploma) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
Depositing User: | Hukum FH |
Date Deposited: | 15 Mar 2022 01:14 |
Last Modified: | 15 Mar 2022 01:14 |
URI: | http://repo.bunghatta.ac.id/id/eprint/8112 |
Actions (login required)
View Item |