PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN TELAT BAYAR BULANAN AIR BERSIH OLEH PDAM KOTA PADANG

Fikri, Wahyudi and Yofiza, Media (2022) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN TELAT BAYAR BULANAN AIR BERSIH OLEH PDAM KOTA PADANG. Diploma thesis, Universitas Bung Hatta.

	Text cover fikri.pdf Download (512kB)
	Text BAB 1 fikrii.pdf Download (392kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (185kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (265kB)
	Text BAB IV.pdf Download (156kB)
	Text Daftar pustaka fikri.pdf Download (14kB)
	Text skripsi full.pdf Restricted to Repository staff only Download (934kB)

Abstract

Pengelolaan air itu tidak dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat secara langsung melainkan diserahkan kepada Pemerintah Daerah berdasarkan Pasal 18 A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yaitu otonomi daerah, Konsumen atau pelanggan PDAM masih mendapatkan kurangnya kualitas waktu pengaliran air, di Kota Padang konsumen sering mengeluhkan bila mendapatkan pelayanan yang kurang memuaskan serta pemutusan layanan oleh PDAM dikarenakan telat pembayaran yang dilakukan oleh konsumen atau pelanggan air bersih. Rumusan Masalah.1)Bentuk pelayanan yang diberikan oleh PDAM ketika konsumen memiliki kendala dalam air bersih? 2)Upaya yang dilakukan terhadap konsumen telat bayar pelayanan air bersih oleh PDAM Kota Padang.3)Langkah penyelesaian masalah antara konsumen dengan PDAM Kota Padang? Jenis Penelitian yaitu yuridis sosiologis. menggunakan sumber data bahan hukum primer, bahan hukum sekunder data dikumpulkan melalui studi dokumen. Berdasarkan penelitian.1)Konsumen yang telat membayar rekening air setiap bulannya petugas PDAM turun langsung ke rumah atau tempat dimana alamat pelanggan yang tidak membayarkan kewajibannya maka petugas memberikan surat teguran kepada pelanggan untuk bisa membayarkan kewajibannya.2)upaya yang dilakukan yaitu memberitahukan kepada pelanggan untuk membayar kewajibannya, negosiasi permasalahan tenggat waktu pembayaran dan mencabut meteran jika pelanggan masih belum membayar iuran bulanan. 3)BPSK Kota Padang selalu mengutamakan penyelesaian dengan mediasi agar kedua belah pihak bisa mendapatkan win-win solution dalam permasalahan tersebut.

Actions (login required)

View Item